TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan masyarakat tidak akan mungkin beralih ke energi terbarukan atau renewable energy bila harga bahan bakar minyak atau BBM berbasis fosil masih terlampau murah. Untuk itu, ia pun memandang perlu adanya cukai BBM.
“Tanpa cukai, orang tidak akan berubah renewable energy (energi terbarukan). Untuk apa kita pindah renewable kalau BBM-nya lebih murah dari air Aqua,” ujar Chatib Basri dalam webinar bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo, Ahad, 15 Agustus 2021.
Chatib mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan cukai BBM untuk mendorong pemulihan pandemi Covid-19. Upaya ini sekaligus untuk mendukung pemulihan hijau atau green recovery sebagai bentuk paket reformasi lingkungan.
Percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan adalah salah satu solusi untuk menghadapi penurunan lifting minyak dan gas bumi yang terus menurun. Chatib bercerita, saat ia menjadi Menteri Keuangan 2013-2014, produksi lifting migas di Tanah Air masih sekitar 800 ribu per barel per hari.
Namun saat ini produksi turun menjadi 600 barel dan pada 2030 diperkirakan akan melorot tajam. “Karena itu kita harus beralih ke renewable,” ujar Chatib.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Dewan Energi Nasional (DEN) mempercepat bauran energi baru terbarukan atau EBT untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Pemerintah menargetkan bauran EBT pada 2025 mencapai 23 persen atau 24 ribu Megawatt.
“Agar bisa mendukung target-target pengurangan temperatur sesuai dengan Paris Agreement,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, 20 April lalu.
Arifin menjelaskan, Indonesia ingin meningkatkan bauran EBT untuk mengurangi kadar emisi. Saat ini, pemanfaatan EBT baru mencapai 10,5 Gigawatt atau 11,5 persen. Target itu akan terus naik hingga mencapai 38 ribu Megawatt pada 2035.
Percepatan capaian EBT akan dilakukan dengan peningkatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang diklaim makin ekonomis dari hari ke hari. Selain itu, pemerintah akan mendorong hilirisasi produk-produk batu bara serta menyelesaikan infrastruktur gas dan listrik untuk mencapai tingkat elektrifikasi 100 persen.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
